Tugas Pokok dan Fungsi Bidang

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan  pembangunan  di  bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
  2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  4. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan  nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,pelayanan informasi publik, layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber  daya  komunikasi  publik dan penyediaan akses informasi,  layanan  infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik  dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lingkup Kabupaten
  5. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan  nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,pelayanan informasi publik, layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber  daya  komunikasi  publik dan penyediaan akses informasi,  layanan  infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik  dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lingkup Kabupaten.
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan  nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,pelayanan informasi publik, layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber  daya  komunikasi  publik dan penyediaan akses informasi,  layanan  infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik  dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lingkup Kabupaten.
  7. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi,umum,    perlengkapan,            peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
  2. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
  3. pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan  dan pelayanan informasi; dan
  4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat didukung oleh dua sub bagian yaitu :

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Adapun tugas dari masing-masing Sub bagian, yaitu :

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana-rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan;
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan,  kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan, Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan, Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang  penyediaan konten Lintas Sektoral, Layanan Hubungan Media serta Penguatan Kapasitas sumber daya Komunikasi Publik, Pengelolaan opini dan aspirasi  publik  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 10, Bidang Pengelolaan, Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan  nasional     dan     Pemerintah     Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di daerah;
  2. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung  kebijakan  nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di daerah;
  3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di daerah;
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan  nasional dan Pemerintah Kabupaten, serta pelayanan informasi publik di daerah;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan  penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan, Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik didukung oleh dua sub bagian yaitu :

  1. Seksi Pengelolaan Opini, Hubungan dan Media Komunikasi Publik; dan
  2. Seksi Layanan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik .

Adapun tugas dari masing-masing Seksi bagian, yaitu :

  1. Seksi Pengelolaan Opini, Hubungan dan Media Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten , monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat serta Layanan Pengelolaan hubungan dengan Media, Penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Kabupaten, Hubungan Media dan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Kabupaten, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten dan Pengelolaan Hubungan dengan Media, penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah (Briefing Notes, Press release, backgrounders) di
  2. Seksi Layanan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten, pengaduan masyarakat di Kabupaten, pemberdayaan, penyediaan akses Informasi bagi media dan Lembaga Komunikasi Publik serta Pengembangan sumber daya Komunikasi Publik di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian